Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Dibuat oleh Anak di Bawah Umur - Raffi Fathin Saputra; Josua Kriston Nainggolan; Muhammad Hafizh Athallah Irawan; Kharis Dwi Hevansyah; Dwi Aryanti Ramadhani (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2024)
Keabsahan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan hukum yang kompleks di era digital. Anak-anak sering kali terlibat dalam transaksi elektronik tanpa pengawasan yang memadai, sehingga memunculkan tantangan hukum terkait kapasitas hukum mereka. Penelitian ini menganalisis aturan hukum di Indonesia, terutama terkait keabsahan perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam transaksi elektronik, serta dampak hukum dari wanprestasi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, termasuk KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan atau ratifikasi dari wali dapat dianggap batal demi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Rekomendasi kebijakan meliputi pengaturan lebih jelas mengenai mekanisme persetujuan orang tua, penguatan pengawasan digital, serta pendekatan restorative justice untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum anak di bawah umur dalam transaksi elektronik.