Analisis Yuridis Prasyarat Pembentukan Tim Seleksi KPU dan BAWASLU Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah - Faozan, Fizay Muhamad (SIYASI: Jurnal Trias Politica, 2023)
The Presidential Decree Number 120/P of 2021 regarding theformation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the periodof 2022-2027 is not in accordance with Article 22 Paragraph 3 of Law Number 7of 2017. Article 22 Paragraph 3 stipulates that the composition of the selectionteam for candidates of KPU/Bawaslu consists of 3 government officials, 4academics, and 4 members of the public. The findings of this study state that: 1)The formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for theperiod of 2022-2027 is not in accordance with one of the requirements in LawNumber 7 of 2017 concerning elections, namely Article 22 Paragraph 3; 2) Theimpact of all decisions made by the selection team can be considered illegalbecause they are not in accordance with the applicable law, and the selectionresults can be declared null and void. Furthermore, the composition of theselection team can cause conflicts of interest; 3) The review of Siyasah Dusturiyah,in accordance with Surah An-Nisa Verse 58 and the principle that "the policy of aleader depends on the benefit", indicates that the composition of the selectionteam should be based on the benefit, acting fairly and responsibly in accordancewith the constitution so that no citizen's rights are violated.  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Pada pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akademisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidak sesuaian dengan salah satu syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pada pasal 22 ayat 3; 2) Dampak dari segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum, kemudian komposisi dari tim seleksi dapat menimbulkan konflik kepentingan; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya komposisi tim seleksi harus berdasarkan kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan.