Tata Kelola Kolaborasi Pembangunan Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang - Sari, Lailathul Indra (Jurnal Sosial Humaniora, 2024)
Rendahnya tingkat literasi di Indonesia yang disebabkan kurangnya masyarakat dalam memahami dan mengolah informasi, sehingga membuat Perpustakaan Nasional membuat sebuah program prioritas yang dapat mengupayakan meningkatnya indeks literasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses kolaborasi dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Magelang. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tercantun dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 tahun 2023. Program bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat dan membuat perpustakaan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dengan Kegiatan produktifitas di perpustakaan yang diikuti oleh masyarakat nantinya dapat meningkatkan indeks literasi melalui kunjungan masyarakat terhadap perpustaaan, selain itu juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendapatkan ilmu melalui Kegiatan pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola kolaborasi yang dijalankan dalam pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakann Teknik analisis data yang berpacu pada objek penelitian teori collaborative governance Ansell and Gash. Adapun hasil penelitian ini yaitu proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dengan pemangku kepentingan dipengaruhi dengan adanya komitmen yang selalu dijaga dan diperkuat oleh masing-masing Lembaga dengan memberikan partisipasi dalam bentuk anggaran, sarana dan prasarana dan narasumber untuk mengisi pelatihan. Proses pelaksanaan program yang didukung oleh pemangku kepentingan dan didasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan dapat dilakukan meskipun sedikit terkendala dalam anggaran namun pihak perpustakaan selalu mengupayakan dan menghasilkan implementasi program setiap tahunnya. Keterbukaan dilakukan dengan melakukan publikasi setiap Kegiatan yang telah dilakukan pada media sosial ataupun media cetak.