Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mdn) dalam Perspektif Keadilan Menurut Pancasila dan Hukum Islam - Rayyanda Fitra Surbakti; Ansari Yamamah; Ramadhan Syahmedi Siregar (JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan menurut Pancasila dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study). Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan dan literatur hukum Islam serta Pancasila. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ada dalam kasus tersebut dan menginterpretasikannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn telah memberikan putusan yang cukup tegas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Namun, dalam perspektif keadilan menurut Pancasila, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pemulihan kerugian negara dan perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, pengembalian hak-hak yang dirampas, dan pencegahan terhadap tindak kejahatan serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan sudah mengarah pada penegakan hukum yang adil, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menyempurnakan pelaksanaan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum Islam, guna mencapai tujuan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Saran bagi pembuat kebijakan adalah untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi, serta meningkatkan edukasi mengenai nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam kepada para penegak hukum dan masyarakat luas.