MEDIASI: TANTANGAN KURIKULUM BAGI PERGURUAN TINGGI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM - Lina Nur Anisa (Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2018)
Abstrak        Pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa pengadilan yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum Acara dengan sangat ketat. Bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata disebutkan hakim/ pengadilan harus bersikap pasif. Hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan. Tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut arbitrase. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung dan yang terakhir No 1 Tahun 2008 yang memuat rumusan penyelesaian perkara melalui win-win solution. Hakim harus aktif menawarkan penyelesaian melalui urun-rembuk antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sangat sesuai dengan pola penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, terutama sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan atasan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Kata kunci: mediasi, kurikulum, perguruan tinggi