Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang - Kismawardani, Kartika; Cahyarini, Luluk Lusiati (Notarius, 2023)
AbstractOne of the crimes that has developed over time is the crime of money laundry. There were more than 100 notaries who were reported by PPATK because they were dragged into the alleged money laundering case. This shows that the notary profession is often used by the perpetrators of money laundering, which can damage the image of the notary and harm them. The obligation to report suspicious financial transactions that could be an indication of money laundering and the confidential principle has long been a debate. Considering that the confidential principle can actually provide a safe place for the perpetrators of money laundering to secure their results. Juridical normative is the research method used by the author. The problem approach is the statutory approach and the concept approach. The results of the study are the involvement of a notary as the reporting party is expected to facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering. Regulatory function regarding to this matter also serves to provide legal protection to notaries. Prevention and eradication of money laundering cannot be carried out only by improving/renewing the law but also the formulation of law enforcement policies.Keywords: money laundry; notary; reporting partiesAbstrakSalah satu kejahatan yang turut terkembang seiring perkembangan jaman adalah tindak pidana pencucian uang (money laundry). Terdapat lebih dari 100 notaris yang turut dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan aktanya. Hal ini merupakan bukti bahwa profesi notaris sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yang pada akhirnya dapat merusak citra notaris dan merugikan para notaris. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan. Mengingat kerahasiaan jabatan justru dapat memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan hasil TPPU. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pendekatan masalah yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian yaitu dengan dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor diharapkan dapat mempermudah PPATK memberantas TPPU. Fungsi regulasi mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU perlu dikaitkan dengan formulasi kebijakan penegakan hukumnya (law enforcement policy) karena apabila hanya dilakukan dengan membenahi atau menyempurnakan Undang-Undangnya (law reform) saja maka kurang optimal.Kata kunci: pencucian uang; notaris; pihak pelapor