Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance - Zulva, Amalia; Roisah, Kholis (Notarius, 2023)
AbstractGood Corporate Governance of sharia banking can be said as an effort to create healthy sharia economic business, which fulfills Islamic principles transactions in sharia banks. Notary achievement to carry out the things that encourage the creation of good corporate governance in Islamic banking. This writing aims to identify and analyze responsibilities of Notary in making financing contracts in Islamic Banking and the role of Notary in implementation of good corporate governance in Islamic Banking towards the financing process. Researchers use legal research methods using normative juridical approach and concept of positivist legis. This concept views law identical with written norms made and promulgated by special officials or officials. The results’s study indicate that  Notary as public official who has deed or contract and or agreements that fall within his authority cannot be held accountable for the data provided to the Notary. The notary is the last filter before the financing is realized/disbursed, considering that the financing contract made by and before notary became an authentic deed that has perfect proving power, therefore the notary could act as party that supports the enforcement of GCG in Islamic banks.Keywords: notary; contract; syariah bankingAbstrakGood Corporate Governance perbankan syariah dapat dikatakan sebagai usaha terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi sejumlah prinsip Islam pada transaksi di bank syariah. Notaris dituntut dapat menjalankan sejumlah hal yang memicu terciptanya “good corporate governance” di perbankan syariah. Penulisan berikut bertujuan guna mengetahui serta menganalisa tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah serta peran Notaris pada implementasi “good corporate governance” di Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut melihat hukum sama dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Hasil penelitian berikut memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau sejumlah perjanjian yang masuk dalam wewenangnya tak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait keterangan, data serta dokumen yang diberikan kepada Notaris. Notaris ialah penyaring terakhir sebelum merealisasikan/mencairkan pembiayaan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh serta di hadapan notaris menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dapat bertindak selaku pihak yang mendukung penegakkan GCG di bank syariah.Kata kunci: notaris; akad; perbankan syariah