ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYAKIT HIPERTENSI DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS RIMBO TENGAH - Supriyati , Supriyati; Supriyatna, Rahmat; Fitrie, Rahmad (PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2024)
Kesehatan adalah salah satu bentuk hak asasi yang diberikan kepada manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan agar setiap orang dapat hidup produktif. Bentuk perwujudan dari kesehatan yaitu adanya pelayanan kesehatan. Salah satu pelaksanaan indikator SPM adalah pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal penyakit hipertensi di wilayah kerja puskesmas Rimbo Tengah tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (case studies) dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap program, proses, aktivitas, kejadian, dari implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyakit Hipertensi diwilayah Kerja Puskesmas Rimbo Tengah. Lokasi penelitian ini bertempat di Puskesmas Rimbo Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung secara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan pada penderita hipertensi. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pencapaian SPM yang terdeteksi pada tahun 2021 sebanyak 3535 orang penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan sesuai dengan standar sebanyak 2,491. Pada tahun 2022 memiliki jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebanyak 3.636 orang sedangkan angka pengidap hipertensi yang sudah dapat layanan kompatibel dengan parameternya berjumlah 709. Pada tahun 2023, penderita Hipertensi diatas 15 tahun berjumlah 4.188 dan penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan sesuai dengan standar berjumlah 1.500 orang. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai aturan SPM Hipertensi untuk menjadi aturan untuk melaksanakan rencana layanan minimum Hipertensi agar dalam implementasinya semua implementor mengetahui terkait kebijakan yang berlaku.