POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAWAT DAERAH ALIRAN SUNGAI (SEKARDADU) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Suji, Suji; Febriyanti, Puji Erliana; Suryawati, Dina (Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2024)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola koordinasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksnakan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi berprestasi masuk dalam nominasi prestasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023. Program ini merupakan kegiatan yang melibatkan lintas sektor Dinas Pendidikan dengan melibatkan siswa dari semua tingkatan pendidikan, mulai siswa Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, dan pondok pesantren, untuk bersama-sama merawat sungai di sekitar lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam Program Sekardadu ini selain Dinas Pendidikan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan. Pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif, dimana pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci (key informan) ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu dan informan selanjutnya dilakukan secara snowball. Verifikasi data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teknik analisis data model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana; 2014). Hasil penelitian menunjukan bahwa pola koordinasi pemerintah daerah dalam Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik dan lancar, baik secara vertikal maupun horizontal sehingga memperoleh prestasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023. Terjaminnya pelaksanaan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal adalah dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi. Koordinasi Bupati dengan struktur di bawahnya dan sebaliknya maupun koordinasi diantara Organisasi Pemerintah Daerah berjalan dengan lancar, baik secara formal maupun informal, online maupun offline, baik di kantor maupun di lapangan. Jadi, koordinasi vertikal maupun horizontal sebagaimana dikatakan Hasibuan (2011) dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Temuan, pertama lembaga pendidikan masih belum optimal, sehingga partisipasi siswa masih bersifat mobilisasi. Kedua, tidak tersedianya anggaran konsumsi bagi siswa saat melaksanakan program di lapangan.