Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat: (Studi Kasus pada Masjid Al-Ijabah Bandung Wetan) - Arum Setia Ningsih; Muhammad Yunus (Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2024)
Abstrak. Salah satu asset wakaf yang belum tercatat di KUA Bandung Wetan adalah Masjid Al Ijabah hal ini mendorong adanya kekhawatiran dari sebagian warga masyarat jika masjid Al Ijabah tersebut dialih-fungsikan oleh pihak ahli waris muwakif.. Berdasarkan permasalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap aset wakaf tidak tercatat di Masjid Al-Ijabah Kecamatan Bandung Wetan, dan untuk mengetahui analisis undang-undang wakaf tentang aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan. Metode yang digunakan dalam penenelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pegumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak KUA Bandung Wetan dan DKM Al Ijabah selaku Nadzir. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal ini, pihak nadzir yaitu DKM Masjid Al Ijabah belum mengadministrasikan harta benda wakaf yang dikelolanya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia atau kepada Kementerian Agama atau instansi yang berwenang seperti KUA sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Abstract. One of the waqf assets that has not been registered at KUA Bandung Wetan is the Al Ijabah Mosque. This has prompted concerns from some local residents if the Al Ijabah mosque is converted by the muwakif's heirs. Based on these problems, the aim of this research is to find out the Islamic law analysis of unregistered waqf assets in the Al-Ijabah Mosque, Bandung Wetan District, and to find out the analysis of waqf law regarding unregistered waqf assets in the Al Ijabah Mosque, Bandung Wetan District. . The method used in this research is descriptive analysis with a normative juridical approach and data collection techniques are carried out through documentation and interviews with KUA Bandung Wetan and DKM Al Ijabah as Nadzir. The results of this research are that the waqf that was not registered at the Al Ijabah Mosque, Bandung Wetan District in the review of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf was not fully in accordance with the regulations of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In this case, the nadzir, namely DKM Al Ijabah Mosque, has not administered the waqf assets it manages and reported the implementation of its duties to the Indonesian Waqf Board or to the Ministry of Religion or authorized agencies such as the KUA as stipulated in Article 11 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.