IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM ONLINE PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH: (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum) - Perkasa, Firdausi Darya; Suwardi, Suwardi; Kusuma W, Purbayakti (JI@P, 2025)
Tesis ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum) dilatarbelakangikarena perkembangan zaman yang meningkat dengan pesat diiring dengankemutakhiran teknologi yang tersedia, pemerintah juga tidak terlepas dalampemanfaatan teknologi tersebut. Terutama pada pemungutan pajak dan retribusikhususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis Penelitian iniyaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposivesampling dalam menentukan informan. Data yang digunakan yaitu data primer dan datasekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dandokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengantahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalammendeskripsikan hasil analisis menggunakan pendekatan teori George C. Edward IIIuntuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.Setelah dilakukan kajian mendalam dalam penelitian ini, bahwa Implementasikebijakan pemungutan retribusi parkir secara online di Kabupaten Ponorogo,menghadapi berbagai kendala. Program ini tidak berlanjut karena kurang memadainyainfrastruktur dan penolakan dari juru parkir. Masalah utama yang muncul adalahkurangnya sumber daya, seperti staf yang kompeten, informasi, dan fasilitas yangbelum memadai. Selain itu, termasuk kurangnya staf di kantor BPPKAD dan belumtersusunnya Standar Operating Procedures (SOP) yang efektif, sehingga menghambatpelaksanaan kebijakan.Untuk mengatasi kendala yang ada, perlu adanya perbaikan sarana yangdigunakan, memberikan pelatihan intensif kepada juru parkir, serta memastikankomunikasi yang jelas dan konsisten di antara pihak terkait. Selain itu, penambahan stafyang kompeten, penguatan insentif, dan penyusunan Standar Operating Procedures(SOP) yang komprehensif untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan sertaevaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan efektif