Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa - Permatasari, Nefrit; Qamar, Nurul; Busthami, Dachran S (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024)
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (ptsl) di kabupaten gowa; (2) mengetahui dan mengalisis problematika yang terdapat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di kabupaten gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa masih perlu untuk dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan Pasal 36, 37, dan 38 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada tahap pendokumentasian dan penyerahan hasil Kegiatan PTSL Tahun 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; (2) Problematika yang terdapat dalam PTSL di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu Struktur Hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana, Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi, Permasalahan Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar serta Pembuktian Hak, dan Pengetahuan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the Gowa Regency; (2) know and analyse the problems in implementing complete systematic land registration in the Gowa Regency. This research is empirical. The results of this research indicate that: (1) Implementation of Complete Systematic Land Registration in Gowa Regency still needs to be completed and perfected by Articles 36, 37 and 38 of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, at the documentation stage and submission of the results of PTSL activities for 2023 by the Head of Adjudication to the Head of the Gowa Regency Land Office; (2) The problems contained in PTSL in Gowa Regency are influenced by 3 (three) factors, namely Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture consisting of Human Resources, Facilities/Infrastructure, Application of the Delimitation Contradiction Principle, Absentee Land Problems, Maximum Excess, and Abandoned Land and Proving Rights, and Community Knowledge.