Peran Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja - Makkuasa, Annisa Asrini; Zainuddin, Zainuddin; Qahar, Abdul (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024)
Tujuan penelitian menganalisis peranan Hakim dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan kepastian dan memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris Hasil Penelitian ini menunjukan bahwasanya peranan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan kepastian hukum terhadap sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah dengan menggali nilai-nilai keadilan serta memberikan kepastian hukum yang didasarkan pada fakta persidangan yang dipertimbangkan dengan hati nurani. Pertimbangan hukum Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah: a). adanya risalah penyelesaian non litigasi sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial b). Mengadili seluruh bagian gugatan, dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan c). dilakukan PHK dengan alasan efesiensi disesuaikan dengan kompensasi untuk pekerja yang di PHK yaitu pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 Ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3 d.). The research objective is to analyze the role of Judges and the Considerations of Judges at the Industrial Relations Court (PHI) in providing certainty and deciding on Termination of Employment (PHK) cases. The research method used is an empirical legal research method. The results of this research show that the role of Industrial Relations Court Judges (PHI) in providing legal certainty regarding Termination of Employment (PHK) disputes is to explore the values of justice and provide legal certainty based on the facts of the trial. they are considered with a conscience. The judge's legal considerations in employment termination (PHK) cases are: a). the existence of non-litigation settlement minutes before filing a lawsuit at the Industrial Relations Court b). Adjudicate all parts of the claim, and may not grant more than the claim c). layoffs are carried out for efficiency adjusted to the compensation for laid-off workers, namely severance pay equal to twice the provisions of Article 156 Paragraph 2, gratuity pay for long service equal to once the provisions of Article 156 Paragraph 3 d.)