PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG DALAM RANAH KEBIJAKAN BAHASA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUATAN PARIWISATA LOKAL - Astriawan, Deris; Yanti, Yunita Fitri; Ariyani, Farida (J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2024)
This research responds to the challenges and threats of the extinction of the Lampung language by providing concrete and comprehensive language policy recommendations. The study aims to formulate language policy recommendations to enhance the effectiveness of Lampung language preservation efforts and their implications for strengthening local tourism. The main findings of this research are categorized into two types: constitutional and institutional. The distinction between them lies in the scope of authority and the extent of their impact. In principle, constitutional policy recommendations focus on legal and formal aspects within the context of binding legal products through established regulations. These constitutional policy formulations are recommended to have a broader scope, ranging from government, schools, to the wider community. On the other hand, institutional policies target the optimization of the roles and functions of relevant institution in the effort to preserve the Lampung language. The conclusion of this study emphasizes the importance of language policy as a coercive tool to drive the optimization of Lampung language preservation efforts, which directly impacts the strengthening of local tourism through binding regulations and the involvement of various related institutions. Penelitian ini merespon tantangan dan ancaman kepunahan bahasa Lampung dengan menghadirkan rekomendasi kebijakan bahasa yang konkrit dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bahasa untuk meningkatkan efektivitas upaya pelestarian bahasa Lampung dan implikasinya terhadap penguatan pariwisata lokal. Hasil temuan utama penelitian ini dikategorikan dalam dua jenis, secara konstitusional dan institusional. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cakupan kewenangan dan keluasan dampak yang ditimbulkan. Secara prinsip, rekomendasi kebijakan secara konstitusional mengarah pada aspek legal formal dalam konteks produk hukum yang mengikat melalui peraturan yang ditetapkan. Rumusan kebijakan konstitusional yang direkomendasikan memiliki cakupan yang lebih luas pada tataran pemerintah, sekolah, hingga masyarakat. Sedangkan, kebijakan secara institusional menyasar pada optimalisasi peran dan fungsi lembaga terkait dalam upaya pelestarian bahasa Lampung. Kesimpulan penelitian ini merumuskan pentingnya kebijakan bahasa sebagai alat pemaksa untuk mendorong optimalisasi upaya pelestarian bahasa Lampung yang berimplikasi secara langsung terhadap penguatan pariwisata lokal melalui peraturan yang mengikat dan keterlibatan berbagai lembaga terkait.