Optimasi Transformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Service Ecosystem di Wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan): Optimizing Bureaucratic Transformation in Improving Service Ecosystem in 3T Areas (Disadvantaged, Outermost, Frontier) - Prahara, Sandi; Ngabito, Fatmah M.; Tahili, Alfidha (Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review, 2024)
Penelitian ini menganalisis optimalisasi transformasi birokrasi dalam meningkatkan service ecosystem di wilayah 3T (tertinggal, Terluar dan Terdepan). Studi kasus dilakukan untuk memahami implementasi ekosistem layanan dan dampaknya pada transformasi birokrasi lokal. Kepentingan akademis dari penelitian ini yaitu untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang transformasi birokrasi, khususnya untuk meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, kepentingan praktis yang signifikan, dimana penelitian ini dapat memberikan panduan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait tentang strategi dan tindakan konkret yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service ecosystem  memberikan kontribusi signifikan pada transformasi birokrasi. Perubahan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pegawai, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan sistem pengawasan. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Penyederhanaan prosedur administrasi mengurangi birokrasi berlebihan dan mempercepat pelayanan publik. Penguatan sistem pengawasan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini dapat memandu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah lain. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur transformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui service ekosistem. Selanjutnya relevansi dengan kebutuhan praktis, dimana artikel ini memberikan implikasi praktis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.