IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA - Wardani, Marsha Adinda; Izzatusholekha, Izzatusholekha (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2024)
Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal mengakibatkan sampah rumah tangga mendominasi timbulan sampah. DKI Jakarta memiliki Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan negara Malaysia memiliki Akta 672 tentang pengelolaan sampah dan pembersihan umum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang berlaku di DKI Jakarta, Indonesia dan Kedah, Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni (1) Standar sasaran kebijakan Pergub DKI Jakarta 108 Tahun 2019 yaitu tercapainya pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dan bagi Akta 672 yaitu menekankan pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R (2) Sumber daya pada bidang PSLB3 dan PPS masih memerlukan peningkatan kualitas untuk memaksimalkan pergub dki 108 2019, sedangkan sdm di JPSPN dan SWcorp sudah terlisensi kualitasnya dengan bukti kepemilikan SKM terkait pengelolaan sampah dan kebersihan umum (3) Karakteristik organisasi pelaksana bidang PSLB3 dan PPS sudah optimal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, sama halnya pada JPSPN dan SWcorp yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan Akta 672 2007 (4) Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik untuk mendukung keberhasilan pergub DKI nomor 108 tahun 2019, tetapi masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi pada masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Sedangkan Akta 672 sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan yang terdapat dalam laporan Swcorp (5) Sikap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Negara Indonesia dan Malaysia sudah melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga berlandaskan kebijakan yang ada di masing-masing negara (6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik kedua negara sudah siap mendukung untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. The problem of household waste management which is not yet optimal results in household waste dominating waste generation. DKI Jakarta has DKI Jakarta Governor Regulation Number 108 of 2019 concerning the policies and strategies of the Special Capital Region of Jakarta Province in managing household waste. Malaysia has Act 672 concerning waste management and general cleaning. The purpose of this study is to analyze the implementation of household waste management policies that apply in DKI Jakarta, Indonesia, and Kedah, Malaysia. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interview, and documentation. The results of this study are: (1) The target standard for the DKI Jakarta Gubernatorial Regulation 108 of 2019 is to achieve a 30% reduction in waste and 70% in waste management, and for Deed 672, it emphasizes household waste management through the 3R method (2) Resources in the PSLB3 and PPS fields still require quality improvement to maximize DKI Gubernatorial Regulation 108 of 2019, while human resources in JPSPN and SWcorp have been licensed for quality with proof of ownership of SKM related to waste management and public cleanliness (3) The characteristics of the implementing organizations in the PSLB3 and PPS fields are optimal according to the required competencies, the same as in JPSPN and SWcorp which have the capabilities in accordance with Deed 672 of 2007 (4) Communication and coordination between organizations have been running well to support the success of DKI Gubernatorial Regulation number 108 of 2019, but there are still shortcomings in socialization to the community so that many are not yet aware of the policy. Meanwhile, Deed 672 has been socialized by the government to the public based on what is contained in the Swcorp report (5) The attitudes of implementers of household waste management policies in Indonesia and Malaysia have implemented household waste management based on existing policies in their respective countries (6) The social, economic and political environments of both countries are ready to support the implementation of household waste management policies.