PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT RESKRIMUM POLDA KALBAR DENGAN BPN KUBU RAYA TERKAIT KASUS PERTANAHAN BERDASARKAN PEDOMAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN ATR/BPN DENGAN KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR:26/SKB -900/VI/2017 TENTANG KERJASAMA DIBIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG - NIM. A1012201117, AYU WIDIYANTO (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
Abstract The importance of coordination with the Kubu Raya Regency Land Office is related to the Land Registration process as the starting point for the issuance of Certificates containing Juridical data and Physical data in the form of Warkahs and Land Books from the first registration process to the Data Maintenance registration process because it is in accordance with the authority of the National Land Agency Where every land registration that ends with the issuance of a Certificate at the request of a person or other legal entity is stored in the general register at the National Land Agency as a form of orderly administration in line with the objectives of land registration contained in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration .Method The approach in this research uses an empirical juridical approach. Soerjono Soekanto mentions an empirical legal approach as a social, cultural or design reality, because in this research primary data obtained from the field is used.Based on the discussion presented above, it can be concluded that the efforts to eradicate the land mafia were carried out by the Director. Criminal Investigation of the West Kalimantan Regional Police with the Kubu Raya Regency National Land Agency as follows 1. The occurrence of criminal acts in the Land Sector involved many parties, both Law Enforcement Officials and the Ministry of ART/BPN as well as other related Ministries, both directly and indirectly. The mode of criminal acts of the land mafia in carrying out its crimes uses various methods, including those carried out by the land mafia are as follows: 1) Falsifying Declarations on Land objects in the form of girik/petruk; certificate, AJB, PPJB; Certificate of Inheritance Deed, Inheritance Statement, Forgery of Signature. 2). Creating new data by searching for data related to the victim's data or data in other places postulated to be in the victim's place. 3) carry out transactions with new data, namely by making transactions with one of the heirs, 4) contest land ownership in court and cooperate with the court, 5) Fictitious buying and sellingKeywords: Land, Cooperation, Agrarian Abstrak Pentingnya Koordinasi Dengan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Adalah Terkait dengan proses Pendaftaran Tanah sebagai titik awal terbitna Sertifikat yang memuat data Yuridis dan data Fisik berupa Warkah dan Buku Tanah drai proses pendaftran pertama kali sampai pada proses pendaftaran Pemeliharaan Data karena sesuai dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dimana setiap pendaftran tanah yang di akhiri dengan terbitnya Sertifikat atas permohonan seseorang atau badan hukum lain tersimpan didalam daftar umum pada Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk tertib administrasi tertip Administrasi sejalan dengan Tujuan pendaftaran Tanah yang di muat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftran Tanah.Metode Pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris Soerjono Soekanto menyebutkan pendektan empiris hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau desain , karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.Berdasarkan pembahasan yang terlah di kemukakan di atas dapat di Tarik Kesimpulan bahwasannya penenganan pemberatasan mafia tanah yang di lakukan Oleh Dir. Reskrim Polda Kalbar Dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut 1. Terjadinya tindak Pidana Bidang Pertanahan melibatkan banyak pihak baik Aaparat Penegak Hukum dan Kementerian ART/BPN serta juga pihak Kementerian lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Modus tindak pidana mafia tanah dalam melakukan kejahatannya mengunakan berbagai macam cara dilakukannya diantaranya yang dilakukan oleh mafia tanah adalah sebagai berikut 1) Memalsukan Dekomen Terhadap objek Tanah Berbentuk girik/petruk; sertifikat, AJB,PPJB; Sertifikan Akta Waris, Keterangan waris, Pemalsuan Tanda Tangan. 2). Membuat Data Baru dengan cara mencari data Yang berhubungan dengan data korban atau Data ditempat lain Didalilkan di tempat korban. 3) melakukan transaksi dengan Data baru yaitu dengan cara membuat transaksi dengan salah satu ahli waris, 4) menggugat kepemilikan tanah di Pengadilan Dan bekerja sama dengan pihak pengadilan, 5) Jual beli FiktifKata Kunci : Pertanahan, Kerjasama, Agraria