ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA TUKANG GIGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - NIM. A1011211166, VIONA GLADYS SYAFITRI (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
Abstract  Based on Article 6 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning the Development, Supervision and Licensing of Dentist Work, it states that the work of a dentist is only in the form of making partial and/or complete removable dentures made from heat curing acrylic material that meets health requirements and installing partial and/or complete removable dentures made from heat curing acrylic material without covering the remaining tooth roots. This research aims to analyze the implementation of dental technician work practice rules according to the Laws and Regulations. And aims to determine the obstacles experienced by the Pontianak City Health Office in supervising dental technician service business activities that are not in accordance with the Laws and Regulations.This research uses an empirical legal writing method. This writing uses a descriptive-analytical writing style. Using a legislative approach and a conceptual approach. The data used in this research is empirical data. Data is obtained through interviews, observations, and documentation, as well as conducting a literature study in the form of legislation, books, journals, scientific works by scholars, and literature related to this research. Data analysis in this writing will use qualitative data analysis techniques.The results of this study concluded that one of the standards of dental technician business activities is that dentists are only authorized to install and make removable dentures, and prohibit other medical procedures. However, in its implementation, there are still many dental technician service businesses in Pontianak City that carry out work outside the limits of the authority of laws and regulations. Namely, carrying out the installation of braces, veneers, and other actions that violate the rules. The Health Office has the responsibility to provide guidance, supervision, and licensing for dental technician service business actors. However, in this case, the Pontianak City Health Office has not been able to provide guidance and supervision of dental technician business activities optimally. This is because there are several obstacles. These obstacles include lack of human resources, lack of public awareness, cost constraints, and access to dental technician practices throughout Pontianak City.  Keywords: implementation; supervision; dental technician;  consume.    Abstrak  Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, menyebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aturan praktik pekerjaan tukang gigi menurut Peraturan Perundang-undangan. Serta bertujuan untuk mengetahui kendala yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris. Dan penulisan ini menggunakan sifat penulisan deskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data empiris. Data didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penulisan ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini disumpulkan bahwa salah satu standar kegiatan usaha tukang gigi adalah tukang gigi hanya berwenang melakukan pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan, dan melarang tindakan medis lainnya. Akan tetapi pada implementasinya masih banyak ditemukan kegiatan usaha jasa tukang gigi di Kota Pontianak yang melakukan pekerjaan di luar batas kewenangan peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan tindakan pemasangan behel, veneer, dan tindakan lainnya yang menyalahi aturan. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan berizinan terhadap pelaku usaha jasa tukang gigi. Namun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tukang gigi secara optimal. Hal ini karena terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, kendala biaya, dan akses ke tempat praktik tukang gigi di seluruh wilayah Kota Pontianak.  Kata Kunci: implementasi; pengawasan; tukang gigi; konsumen.