PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK STUDI PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU - Ninda Dwi Sagita; Titi Darmi (Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (JUMEA), 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Studi Pada Kepala Dinas Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dengan sumber data primer. Penelitian ini difokuskan pada analisis dan pemantauan terhadap peran perempuan dalam jabatan publik. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Pengumpulan data mengunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan teknik analisis data yaitu, Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dengan hasil penelitia Peran Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu sebagai Peran Antar peribadi (Interpersonal Role) sebagai tokoh kepala dinas selalu menghadiri setiap acara peresmian yang bersifat formal maupun tidak formal sebagai sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), kepaladinas menerapkan serta menjalankan informasi yang didapat dari luar. Peran Kepala Dinas DP3AP2KB Kota sebagai Pemantau, sebagai pemimpin Kepala Dinas selalu meMonitoring setiap kegiatan dan kepada seluruh pegawai Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu mulai dari pengecekan kesiapan sampai hal lainnya. Sebagai juru bicara (Spokesman role) dikatakan cukup baik beliau telah mampu menyampaikan informasi terhadap Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu. Peran Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu sebagai Pengambilan Keputusan (Decisional Role) pembuat strategi organisasi mengutamakan kegiatan prioritas dan membuat perencanaan dengan matang. Peran sebagai pengambil keptutusan sudah baik karna kepala dinas mengutamakan musyawarah mufakat dan rapat dalam mengambil Keputusan.