Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja - Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam (Indonesia Berdaya, 2024)
Prosedur perizinan dan publikasi keputusan publik yang disampaikan kepada otoritas administratif menjadi lebih mudah dengan adanya kebijakan legislatif negara yang menerapkan asas fiksi positif. UU KIP mengubah gagasan tentang penilaian fiksi positif dan menimbulkan masalah setelah disahkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep Fiktif Positif telah berubah dalam konteks perizinan berbasis risiko setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual adalah metodologi yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asas fiksi positif menjamin konsistensi proses perizinan profesi hukum. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission, atau OSS) dan beberapa standar fiktif positif yang diimplementasikan dalam peraturan terkait OSS diperkenalkan ketika pemerintah mereformasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). UU Cipta Kerja memodifikasi definisi keputusan fiktif positif dengan mengubah jumlah maksimum waktu yang dapat ditentukan oleh keputusan tata usaha negara, mengizinkan keputusan untuk dibuat secara elektronik, dan menghilangkan yurisdiksi PTUN untuk memutuskan permohonan keputusan fiktif positif.