PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS - Fauzi, Mhd Rizky; Syafriana, Rizka (BULETIN KONSTITUSI, 2024)
AbstrakKetika seseorang meninggal dunia, pikiran kita seringkali terarah pada isu warisan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pembagian warisan. Salah satu cara untuk mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain berdasarkan prinsip tabarru' (berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara umum, wasiat adalah tindakan di mana seseorang memberikan hak atas harta bendanya kepada pihak lain, yang mulai berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya telah membuat wasiat atas sebagian harta kekayaannya, baik kepada individu maupun lembaga, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Namun, jumlah harta yang bisa diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan, untuk melindungi hak-hak ahli waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diinformasikan bahwa terdapat jumlah minimal yang wajib diterima oleh ahli waris, yang dikenal sebagai bagian mutlak (legitieme portie). Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie dalam akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 902 KUHPerdata, pelanggaran tersebut tidak menyebabkan hibah wasiat menjadi "batal demi hukum" (nietigheid), melainkan hanya dapat diajukan permohonan untuk pembatalannya.