PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA KASUS KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS-TPK/2023/PN MND - Saputri, Risky Dita; Sebyar, Muhamad Hasan (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024)
Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu upaya untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya penelusuran aset (asset tracing) terdakwa, kemudian kurangnya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan hambatan administratif yang memperlambat proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, khusunya pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN MND. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan pendekatan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti belum optimal akibat kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dalam penelusuran aset (asset tracing) terdakwa, serta hambatan dari pihak terdakwa yang tidak kooperatif. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara berperan penting dalam memastikan eksekusi berjalan efektif sesuai dengan ketentuan, bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi kendala serta memberikan rekomendasi strategis guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Payment of replacement money is an effort to restore state finances due to criminal acts of corruption. The implementation of compensation payments in corruption cases often faces various obstacles, such as the difficulty of tracing the defendant's assets, lack of coordination with relevant ministries/institutions, and administrative obstacles that slow down the execution process. This research aims to analyze the implementation of replacement money payments in returning state losses in criminal corruption cases handled by the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office, especially in the Corruption Crime Court Decision at the Manado District Court Number: 29/Pid.Sus-TPK/2023/ PN MND. This research uses a type of juridical-normative research and a case study approach, with data collection through document study and interviews with related parties. The results of this research indicate that the implementation of the execution of replacement money payments has not been optimal due to a lack of coordination between institutions, limited resources in asset tracing for defendants, as well as obstacles from uncooperative defendants. For this reason, the North Bolaang Mongondow District Prosecutor's Office plays an important role in ensuring that execution is carried out effectively in accordance with the provisions, working together with relevant ministries/institutions to overcome obstacles and providing strategic recommendations to maximize recovery of state losses.