IMPLEMENTASI PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM KUHP NASIONAL - Laksita, Doni (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025)
This study seeks to examine the application of Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon). The study's findings reveal a noticeable transition in the sentencing of offenders from initially retributive law enforcement to restorative justice. This is also reflected in the National Criminal Code as stated in Article 54 paragraph (2), which regulates that offenders who demonstrate a serious intention to change and take responsibility can receive pardon and be accepted back into society. However, its application must be carried out with careful thought and understanding. This is important to ensure that this authority does not undermine the dignity and honor of the judiciary, as well as to prevent potential abuses that may occur through practices of corruption, collusion, and nepotism. Considerations regarding the "lightness of the act" must always be measured carefully, and this pardon should be included in the judge's decision, while still stating it has been established that the defendant committed the act the alleged crime. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meneliti lebih dalam tentang Implementasi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pergeseran pemidanaan terhadap pelaku kejahatan yang awalnya penegakan hukum secara retributive menjadi restorative. Hal tersebut juga terkadung didalam KUHP Nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang menunjukkan keseriusan untuk berubah dan bertanggung jawab dapat memperoleh pemaafan dan diterima kembali oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya harus dilakukan dengan pemikiran dan pemahaman yang sangat teliti. Hal ini penting agar kewenangan tersebut tidak merusak martabat dan kehormatan kekuasaan kehakiman, serta untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat terjadi melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertimbangan mengenai "ringannya perbuatan" harus selalu diukur dengan seksama, dan penyertaan pemberian maaf ini wajib dimasukkan dalam putusan hakim, sekaligus masih menyatakan dan disimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang kepadanya telah didakwakan.