Kesenjangan Kebutuhan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program Pembangunan: Analisa Felt Needs dan Action Needs dalam Relokasi Perikanan Karamba di Nambo, Kota Kendari - Rusmiah, Nyai; Raya, Alia Bihrajihant; Santosa, Krishna Agung (Jurnal Kawistara, 2024)
Kesenjangan kebutuhan antara pemerintah dan masyarakat sering kali menjadi rintangan bagi program-program pembangunan, terutama program yang secara langsung berbentuk relokasi fisik terhadap suatu kelompok masyarakat. Hal ini terjadi dalam kontroversi seputar relokasi budidaya karamba untuk mendukung program Kotaku di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dan kebutuhan tindakan oleh pemerintah dalam relokasi karamba. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Hasil penelitian menemukan bahwa kebutuhan masyarakat dari aspek fisik secara kualitatif berbeda dengan kebutuhan tindakan Pemerintah, meskipun secara kuantitatif terpenuhi. Aspek fisik ini meliputi sarana dan prasarana dalam bentuk: kebutuhan kriteria lokasi baru, jaring, jumlah petakan dan ukuran karamba, jalan titian, desain bangunan, dan mesin pengontrol air. Ini adalah kegagalan dalam memenuhi kebutuhan fisik meskipun terlihat jelas pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan non-fisik melalui proses diskusi, informasi kajian kelayakan lokasi, dan penyesuaian jadwal relokasi. Namun, hal ini tidak cukup karena pemerintah dianggap tidak dapat memberikan informasi yang memadai tentang kajian kelayakan bangunan, data produktivitas ikan di lokasi baru, pengawasan untuk pengaturan kepemilikan asset, serta kebutuhan pendampingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya mulai dari cara budidaya ikan yang baik, mengatasi penyakit ikan, membuat pakan alternatif, meningkatkan pengetahuan tentang fungsi kelompok, analisis kajian ekonomi budidaya dan akses ke lembaga permodalan. Kesenjangan ini menyoroti pentingnya menghubungkan antara kebutuhan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam program pembangunan, yang memerlukan relokasi fisik terhadap suatu penduduk.