PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN) - Fakhri Haikal Amanullah; M. Nur Halim; Burhanul Haqiqi Alfarizi; Ida Wahyuliana (Jurnal Media Akademik (JMA), 2024)
Bakesbangpol adalah sebuah lembaga yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk melakukan dan mengoordinasikan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan sebuah bangsa, politik, dan juga pemberdayaan masyarakat di negara Indonesia ini. Lembaga ini sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sudah didasarkan pada prinsip yaitu keberagaman, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan juga politik. Berbagai komponen-komponen yang terkait dengan kebijakan lokal ini juga termasuk strategi pembangunan, keuangan, dan program kerja selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lokal harus diperhatikan dengan baik, cermat dan juga seksama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat (1) dari peraturan tertulis tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang beberapa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan sebuah tindakan masa depan yang paling tepat, melalui urutan pilihan, dengan akuntansi sumber daya yang ada di negara Indonesia ini.