Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Penyajiannya Terhadap Laporan Keuangan PT Dwi Anugerah Abadi - Melyanah; Benyamen Minggus Melatnebar (Global Accounting, 2024)
Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Penyajiannya Terhadap Laporan Keuangan pada PT Dwi Anugerah Abadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian akuntansi pajak pertambahan nilai, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Standar Akuntansi keuangan serta menganalisis pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk menilai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai terhadap penyajian laporan keuangan di PT.Dwi Anugerah Abadi perusahaan menengah sebagai salah satu perusahaan kena pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan adalah data kuantitatif dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN), dan untuk menemukan solusi pengaruh PPN pada laporan keuangan dengan uji fiskal sederhana. Dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT.Dwi Anugerah Abadi yang diterapkan adalah dengan mengkreditkan PPN Masulkan dari pembelian bahan bakul ke PPN Kelularan dari penjulalan produlknya, yang kita kenal sebagai metode kradit. Terkait dengan masalah PPN Masulkan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Kelularan, perulsahaan telah menerapkan akulntansi sesulai dengan standar akulntansi keulangan, yang diperlakulkan sebagai biaya perolehan bahan bakul, dan berdampak pada penulrulnan laba kotor perulsahaan. Dan solulsi yang dapat diberiakn adalah melakulkan penyesulaian harga julal ataul memilih pemasok yang telah dikonfirmasi sebagai perulsahaan kena pajak. Terkait efak PPN terhadap pendapatn kotor. Dari penelitian ini dapat disimpullkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satul akuln yang disajikan dalam Laporan Posisi Keulangan, sehingga perulsahaan haruls melakulkan pencatatan transaksi penjulalan BKP dan pembelian ataul perolehan BKP yaitul dengan mendebet Pajak Masulkan dan Mengkredit Pajak Kelularan.