Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia - Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Aprillia, Indah Siti; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Alfarhani, Luqyana Shafira; Lysandra, Maura; Siregar, Rachel Adeline; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita (Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2025)
Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.