Peran Wali Mujbir dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Bawah Umur - Wahidah Z, Wahidah Z (Journal of Dual Legal Systems, 2024)
Child marriage remains a global concern, including in Indonesia. This study aims to analyze the role of wali mujbir in preventing child marriages by examining its concept from the perspectives of Islamic law, positive law, and social realities. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary sources such as classical fiqh texts, legal regulations, and court decisions, as well as secondary sources like journals and scholarly articles. The findings indicate that wali mujbir plays a significant role in preventing child marriages by prioritizing the best interests of the child. A wali mujbir is responsible for ensuring that marriage only occurs when the child is mentally and physically ready, adhering to child protection principles in both Islamic and positive law. However, this role is often hindered by cultural norms, social pressures, and a lack of awareness regarding children’s rights and the negative impacts of early marriage. [Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah yang terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wali mujbir dalam mencegah perkawinan anak, dengan meninjau konsepnya dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan sumber primer seperti kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali mujbir memiliki peran signifikan dalam mencegah perkawinan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Wali mujbir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi ketika anak sudah siap secara mental dan fisik, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh pengaruh norma budaya, tekanan sosial, dan minimnya kesadaran akan hak-hak anak serta dampak negatif dari perkawinan dini].