TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI LOMBOK TENGAH - Lalu Haqqulyakin mulyawan Lalu haqqulyakin mulyawan (AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH, 2024)
Abstrak; Penelitian ini berfokus pada latar belakang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok tengah nomor 19 tahun 2021. Yang mana tujuan penelitian ini ingin menjelaskan serta menganalisis bagaimana proses pengadaan tanah tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan PP No. 19 Tahun 2021 dalam pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan dimana ganti untung yang tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya atau pengambilalihan hak atas tanah dari masyarakat ke pemerintah daerah diatambah lagi tanah yang diambil merupakan tanah persawahan yang menjadi salah satu mata penceharian masyarakat. Berdasarkan latar belakan tersebut, maka rumusan masalah yang dapat buat adalah; Bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut PP No. 19 Tahun 2021, dan Bagaimana penerapan PP No. 19 Tahun 2021 dalam pembangunanKepentingan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis penelitian normatif empiris, dan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari data; primer dan skunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dalam pembangunan jalan baypass Bandara Internasional Lombok belum sepenuhnya efektif, didasarkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 digunkan sebagai dasar hukum setelah dilaksanakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga ada beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang blm terimplementasi dengan baik.