Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Islam dan Adat Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas (WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023)
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana perisiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, sehingga untuk masalah pewarisan ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima masyarakat Indonesia yaitu sistem hukum waris perdata, sistem hukum waris adat dan sistem hukum islam. Dalam Hukum waris ada beberapa syarat terbukanya warisan antara lain adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, ada ahli waris yaitu orang yang mendapatkan warisan serta harta warisan yaitu harta yang akan dibagikan baik itu harta maupun hutang dari si pewaris. Hukum Waris Di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Hukum Waris berdasarkan Hukum Islam, Hukum adat dan juga Hukum perdata. Pengaturannya berbeda-beda. Hukum waris Islam dasar hukumnya Al quran dan hadis serta kompilasi hukum islam, hukum waris adat berdasarkan adat yang berlaku dimasing-masing daerah sedangkan hukum waris perdata berdasarkan KUH perdata. Dalam pembagian harta warisannya pun berbeda, dalam hukum waris Islam tentu saja sudah ditentukan bagiannya secara pasti di dalam Al quran berbeda dengan hukum waris adat dan hukum waris perdata yang jumlah bagiannya juga ada pengaturannya tersendiri. Dengan adanya penyuluhan tentang pembagian warisan menurut tiga hukum waris ini diharapkan agar masyarakat semakin paham dan mengetahui tentang pengaturan pembagian hukum waris yang ada di Indonesia.