PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA - S. Roy Hendrayanto, Fathur Nur Fadillah, Muhammad Reza Fadillah Sopian, dan (DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 2024)
Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Banyaknya pekerja migran di Indonesia merupakan dampak dari banyaknya pengangguran yang ada di sana. Para pekerja ini dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa :“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. “Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak mengambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencangkup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya.  Perlindungan terhadap tenaga kerja asing di  Indonesia tidak lepas dari prinsip ketenagakerjaan. Peran pemerintah Indonesia sebagai penjaga ketenagakerjaan antara lain mencakup penegakan hukum dan peraturan, serta kebijakan pemerintah seperti perintah paramiliter, serta sebagai fasilitator dalam evaluasi hak-hak buruh migran. Hukum internasional dikenal memiliki dua jenis hukum: hukum utama dan hukum sekunder. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang menentukan hak dan tanggung jawab suatu negara yang berperang dalam bentuk perjanjian, hukum adat, atau instrumen hukum lainnya. Aturan sekunder apa pun adalah aturan yang menentukan bagaimana dan apa yang terjadi pada hukum setelah aturan primer ditangguhkan oleh pemerintah. Aturan sekunder sering disebut sebagai hukum tanggung jawab Negara.