Peran Pemerintah Dalam Struktur Hubungan Industrial Di Indonesia Studi Kasus : Kebijakan Ketenagakerjaan - Dwi Sri Wahyuningsih; Amedia Puspa (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB), 2025)
Hubungan industrial bertujuan untuk meningkatkan tingkat produktidf dan kesejahteraan para tenaga dan wirausaha. Dalam melaksanakan struktur hubungan industrial, pemerintah memiliki peranan penting yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,  melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian ini akan berfokus kepada peran pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial dengan menetapkan kebijakan ketenagakerjaan kepada para pekerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan data kuisioner yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa pekerja umum seperti pekerja lepas, kontrak, tetap dan pekerja lainnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 45 responden. Analisis yang digunakan adalah menggunakan Analisa regresi linear yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peran pemerintah dalam struktur hubungan industrial terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah memiliki hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi antara kedua variabel adalah sebesar 61.3% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas pada penelitian, sehingga sisa persentase 38.7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.