PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BARANG BEKAS LAINNYA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 Jo.PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 - NIM. A1012211007, ALIEFIA PUTRI ANJANI (Jurnal Fatwa Hukum, 2025)
ABSTRACTThe government, in its role, establishes regulations aimed at providing limitations and guidelines for its people in conducting activities within society. However, it is not easy for the government to maintain these regulations to ensure they are consistently adhered to by the public over time. This is because changes in situations and conditions can affect the effectiveness of a regulation. This is similar to the Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 in conjunction with Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, which, among other things, regulates the prohibition of second-hand goods from abroad entering Indonesia, one example being second-hand shoes. Currently, illegal second-hand shoes from abroad have spread without limits in Pontianak City, despite the clear prohibition outlined in the existing regulations. The large profit margin creates a tempting opportunity for business actors to engage in such activities. In addition to the guaranteed quality, the very affordable prices have attracted people in Pontianak City to flock and become consumers of illegal second-hand shoe businesses. This research uses empirical sociological legal research methods to analyze the existing conditions or facts at the time the research was conducted, as well as descriptive analytical methods to describe the phenomena that arise in connection with the circulation of illegal second-hand shoe businesses. In overseeing the distribution and buying and selling activities of illegal second- hand shoes from abroad, both the government and business actors are aware of the prohibition. However, in reality, no action has been taken by the government in its supervision to regulate the current circulation of illegal second-hand shoe businesses.  Keywords: Distribution, Supervision, Illegal Second-Hand Shoes  ABSTRAK    Pemerintah dalam kehidupannya membuat regulasi yang bertujuan sebagai pembatas dan pedoman bagi rakyatnya dalam berkegiatan bermasyarakat. Akan tetapi, tidak mudah bagi pemerintah untuk mempertahankan regulasi tersebut untuk dapat ditaati secara berkelanjutan oleh masyarakat disetiap masanya. Hal ini dikarenakan perkembangan situasi dan kondisi akan mempengaruhi efektivitas dari suatu regulasi. Sama halnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang satu di antaranya mengatur terkait dilarangnya barang bekas yang berasal dari luar negeri untuk memasuki wilayah Indonesia, satu di antara contohnya ialah sepatu bekas. Sepatu bekas ilegal yang berasal dari luar negeri saat ini sudah menyebar tanpa batas di wilayah Kota Pontianak, sedangkan hal tersebut sudah jelas dilarang dan tercantum dalam regulasi yang berlaku. Celah peluang dengan keuntungan yang besar membuat para pelaku usaha tergiur untuk memulai usaha tersebut. Selain kualitasnya yang terjamin, harga yang sangat terjangkau membuat masyarakat di wilayah Kota Pontianak berbondong-bondong menjadi konsumen dari usaha sepatu bekas ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam menganalisis keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian ini dilakukan serta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan gejala-gejala yang timbul dalam kaitannya dengan perederan dari usaha sepatu bekas ilegal. Dalam pengawasannya terhadap peredaran dan kegiatan jual beli sepatu bekas ilegal yang berasal dari luar negeri, baik itu pihak pemerintah ataupun pelaku usaha sama-sama mengetahui larangan tersebut. Namun, faktanya belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasannya untuk menertibkan peredaran usaha ilegal dalam hal sepatu bekas yang terjadi saat ini.  Kata kunci: Peredaran, Pengawasan, Sepatu Bekas Ilegal