Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi - M Alatas, M Alatas; Pawennei, Mulyati; Kamal, Muhammad (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024)
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi). The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).