Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023 - Adam, Andi Rezkyawati; Pawennei, Mulyati; Said, Muh. Fachri (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024)
Tujuan penelitian menganalisis kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali yang ditinjau dari pemenuhan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa penuntut umum, sehingga kewenangan jaksa mengajukan PK yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini bertujuan melindungi hak asasi manusia terdakwa, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa, dan menjaga prinsip non-reformatio in peius serta kepastian hukum. The research objective is to analyze the authority of the public prosecutor as a case controller and the implications of the Constitutional Court's decision on the authority of the public prosecutor in judicial review in terms of fulfilling legal objectives. This research is normative legal research. The results of this research show that Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 emphasize that Judicial Review (PK) is the exclusive right of the convict or his heirs, not the public prosecutor so that the prosecutor's authority to submit a PK as regulated in Article 30C letter h of the Prosecutor's Law is declared unconstitutional. This decision aims to protect defendants' human rights, prevent abuse of authority by prosecutors, and maintain the principle of non-reformation in peius and legal certainty.