Analisis Kompetensi Pejabat Perbendaharaan dalam Optimalisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi - Setiawati, Andri; Subagja, Iwan Kurniawan; Hakim, Azis (Syntax Literate, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan terhadap optimalisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). IKPA digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah. Pejabat Perbendaharaan memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran negara, dan kompetensi yang mereka miliki diharapkan dapat mempengaruhi pencapaian target IKPA. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Instrumen penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil kompetensi pejabat perbendaharaan berpengaruh terhadap pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan dapat mewujudkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kompetensi pengelola anggaran yang baik dapat memudahkan penyerapan anggaran. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia dapat menyebabkan deviasi antara rencana dan realisasi belanja satuan kerja. Pemahaman regulasi: Melaksanakan monitoring rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK dengan baik. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Efisiensi administrasi: perancanaan, pengoranisasian, penguatan budaya dapat dilakukan dengan baik pejabat perbedaharaan. Akurasi laporan keuangan berjalan dengan baik yang lansung diawasi oleh pejabat penganggaran. Peranan yang bersifat pribadi, merupakan suatu peran yang di dalam menjalankan pejabat perbendaharaan harus bersifat seperti seorang pejabat penganggaran dapat berinteraksi serta komunikasi dengan karyawan ataupun dengan para bawahannya. Peran yang berhubungan dengan informasi pejabat penganggaran menerima informasi dari orang lain sebagai asset organisasi yang bersifat kritikal, karena masukan informasi tersebut akan berisfat membangun dan akan membawa dampak positif bagi sebuah instansi yang akan dijalaninya.