Implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan Bintara Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024: Implementation of Health Examination for Non-Commissioned Officer Education Students Based on National Police Chief Regulation Number 7 of 2016 at SPN Polda South Sulawesi in 2024 - Samuel, Frezzy Sanatha; Ahri, Reza Aril; Hamzah, Wardiah (Journal of Aafiyah Health Research (JAHR), 2025)
ABSTRAK Latar belakang: Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan penerimaan bagi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Saat ini pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel masih terdapat kendala. Tujuan: Untuk menganalisis Implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024 dari segi Input, Proses, dan Output. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik snowballing Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam dengan alat perekam, telusur dokumen dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan bulan September-November 2024. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara meskipun dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada Perkap Nomor 7 tahun 2016 karena ada faktor intern institusi yang menghambatnya, tetapi pemegang kebijakan tertinggi di SPN Polda Sulsel dalam hal ini Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel tetap membuat kebijakan khusus yang dapat mempengaruhi status kesehatan siswa sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga. Kesimpulan: Implementasi pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel masih harus diperhatikan aspeknya secara keseluruhan mulai dari input, proses, dan output, sehingga pencapaian kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, dan masalah-masalah yang dapat menurunkan status kesehatan siswa dapat diatasi secara keseluruhan. ABSTRACT Background: The implementation of health checkups for candidates applying to join the Indonesian National Police is regulated by the Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2016. Currently, there are still challenges in the implementation of health checks for police cadet students at the South Sulawesi Provincial Police School (SPN Polda Sulsel). Objective: To analyze the implementation of health checks for police cadet students based on Police Chief Regulation No. 7 of 2016 at SPN Polda Sulawesi Selatan in 2024, from the perspective of Input, Process, and Output. Method: This type of research is a descriptive qualitative method. The informants in this study were selected using snowball sampling technique. Data collection techniques include in-depth interviews with recording tools, document tracing, and observation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was conducted from September to November 2024. Result: The results of this study indicate that although the health checkups for police cadet students are being conducted, they do not fully comply with Police Chief Regulation No. 7 of 2016 due to internal institutional factors that hinder the process. However, the highest policy-making authority at SPN Polda Sulsel, in this case the Head of the Police School, has still implemented special policies that can influence the students' health status, ensuring that the quality of education is maintained. Conclusion: The implementation of health checkups for police cadet students at SPN Polda Sulsel still requires attention to all aspects, including input, process, and output, so that the quality of education can be improved, and issues that may negatively affect students' health status can be fully addressed.