ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 157/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG REHABILTASI PENGUNA NARKOBA - Tsu, Nyongky Anandis; Kornelis, Yudi (JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2024)
Sesuai dengan “Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009” tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun demikian, berdasarkan Pasal 157/Pid.Sus/2023/PN Bna. UU Perlindungan hukum, Melalui pendidikan, penelitian ini dapat membantu mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang digunakan dalam pendekatan metodologis penelitian ini. Mengumpulkan sumber-sumber hukum terkait dengan analisis bersifat deduktif secara kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kebutuhan untuk rehabilitasi bagi mereka yang telah divonis bersalah atas tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini dikarenakan mereka yang telah divonis bersalah atas tindak pidana narkotika seringkali mengalami sakit secara mental dan fisik, sehingga perlu direhabilitasi. Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2023/PN Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh mengganti hukuman tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Meskipun telah memenuhi persyaratan Pasal 127 ayat (1), ia mencatat bahwa penerapan keadilan restoratif berpendapat bahwa menghukum pecandu narkotika tidak tepat karena lebih terfokus pada pembalasan daripada pemulihan.