Peran Ombudsman Wilayah Riau Dalam Penanganan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 - Yonanda, Muhammad Rezky; Zulkarnaini, Zulkarnaini (Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation, 2025)
Adanya aduan-aduan terkait penerimaan peserta didik baru oleh orangtua siswa disekolah Pekanbaru, maka dari itu peran Ombudsman Wilayah Riau sangat dibutuhkan kehadirannya dan seberapa berdampak untuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman Wilayah Riau dalam penanganan pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa berhasil Ombudsman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, terkait proses PPDB yang sering kali menuai kontroversi dan keluhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu agar peneliti bisa melihat dan meninjau sejauh mana peran ombudsman wilayah Riau dalam penanganan pengaduan terkait PPDB ini berjalan. Teori pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teori peran lembaga publik Patarai yang terdiri dari tata kelola pemerintahan, agregasi masyarakat, dan sebagai pengawas pemerintah. Hasil penelitian kali ini yaitu menunjukkan bahwa Ombudsman Wilayah Riau berperan penting dalam memberikan layanan pengaduan, melakukan investigasi, serta merekomendasikan perbaikan sistem PPDB. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas Ombudsman, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dan batasan anggaran yang mempengaruhi kapasitas kerja. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi mengenai fungsi dan peran Ombudsman, serta penguatan kerja sama antara Ombudsman dan instansi pendidikan untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan peran Ombudsman dapat lebih optimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam proses pendidikan.