ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN JEMBER - Gatot Irianto; Rosy Dwi Kurniawan (Lex Et Lustitia, 2024)
Pembangunan daerah menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan kesiapan dalam mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional. Salah satu isu yang menonjol adalah pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering kali menjadi sumber ketidakteraturan di perkotaan. Penelitian ini membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait PKL, khususnya di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil Satpol PP dalam penataan PKL, termasuk strategi persuasif dan represif. Temuan menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengaturan PKL mampu menciptakan sinergi antara penegakan ketertiban kota dan perlindungan pelaku usaha kecil, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pembinaan PKL yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.