Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung - Rusmanto, Wieky; Rochaeni, Atik; Djuwita, Tita Meirina; Agustine, Ine; Nuraeni, Siti; Charlia, Lia (REFORMASI, 2024)
This main purpose of this article is to explain how the one-stop integrated service carried out at the Investment and on One Stop Integrated Services Agency in Bandung Regency, which since the issuance of this one-stop service, still states that it is not good enough. This article is based on a qualitative descriptive research method. The data for the research was obtained from personal in-depth interviews with informants and secondary data sources. The results showed that even though a special agency was formed to handle licensing services, which were spread across several related agencies, the licensing process was still ineffective. In this article, it was found that the licenses issued were still awaiting verification from the relevant agencies. Furthermore, the success of one-stop integrated services is highly dependent on the efforts made by the Department itself, especially in establishing communication between agencies, and making clear channels for one-stop integrated services.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pada pelayanan terpadu satu pintu  yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang sejak di keluarkannya Peraturan Daerah pelayanan terpatu tersebut masih ada  yang menyatakan kurang baik. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data pelatihan diperoleh dari wawancara mendalam dari informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah terbentuk dinas yang khusus menangani pelayanan perijinan yang tadinya tersebar di beberapa dinas instansi terkait, akan tetapi proses perijinan yang dilaksanakan masih belum efektif. Pada kajian ini ditemukan bahwa perijinan yang dikeluarkan masih menunggu verifikasi dinas terkait. Selanjutnya keberhasilan pelayanan terpadu satu pintu sangat tergantung dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas itu sendiri terutama dalam menjalin komunikasi antar dinas , dan membuat alur yang jelas bagi pelayanan terpadu satu pintu.