PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NAKHODA KAPAL YANG TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PERAIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 730/PID.B/2023/PN BTM, PUTUSAN NOMOR 591/PID.B/2023/PN BTM, DAN PUTUSAN NOMOR 48/PID.B/2023/PN BTM) - Nasser, Gamal Abdul; Ekaputra, Mohammad; Sutiarnoto, Sutiarnoto (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2025)
Penegakan hukum terhadap Nakhoda Kapal yang tidak memenuhi keselamatan dan keamanan angkutan perairan menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait Nakhoda Kapal yang melanggar standar keselamatan dan keamanan, seperti Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN BTM, Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN BTM, dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN BTM. Fokus penelitian adalah pada analisis aspek hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana Nakhoda Kapal yang melanggar ketentuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sanksi berupa denda, namun penjatuhan pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera yang diharapkan. Metode penelitian normatif ini juga mengkaji relevansi penerapan hukum positif terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlunya revisi hukum yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.