PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK - Bambang Hermawan (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 2025)
ABSTRAK Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakukan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian maka penilaian terhadap barang milik negara sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat Jendral Keuangan Negara dalam melakukannya, tujuan penilaian barang milik negara tersebut agar pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap keuangan negara agar tidak ada kerugian dalam penggunaan keuangan negara. Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Barang milik negara merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat guna menunjang fasilitas umum. Dalam penggunaan barang milik negara itu sudah jelas bahwa menggunakan keuangan negara, melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara masyarakat dapat mengetahui penggunaan keuangan negara dalam memperoleh barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara merupakan cara pemerintah untuk dapat transparansi dalam melakukan pertangungjawabannya kepada masyarakat. Terkait dengan barang milik negara yang merupakan berbendaharaan negara yang diinventariskan bagi kepentingan masyarakat. Dan dalam perbendaharaan negara tersebut dilakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Kata kunci : Penilaian barang milik negara, keuangan negara, perbendaharaan Negara. ABSTRACT The management of the state treasury which is closely related to the state finances, must transparently act as a form of accountability to the public. Thus, the assessment of state property is very important. So the government through the Ministry of Finance issued Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Rating of State Property. The regulation contains the attribution authority granted to the Directorate General of State Finance in doing so, the purpose of the valuation of the state property so that the government can provide an assessment of the state's finances so that there is no loss in the use of state finances. This type of research is using normative juridical research. This legal research is conducted through several approaches. The approaches used are the legislative approach and the conceptual approach. The process of transparency of information is not only provided by the management of public management but the public has the right to obtain information concerning the public interest. State property is a facility given to the government to the public to support public facilities. In the use of state property it is clear that using state finances, through Ministry of Finance Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Assessment of State Property the public can know the use of state finances in obtaining state property. Regulation of the Minister of Finance No. 111 / PMK.06 / 2017 On the Assessment of State Property is a way for the government to be transparent in conducting its responsibility to the public. Related to the state property which is the state treasury which is inventoried for the benefit of the society. And in the state treasury, the management of state finances as referred to in the 1945 Constitution shall be carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the people, embodied in the APBN and APBD. Keyword: Assessment of state property, state finance, state treasury.