Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran di Kabupaten Dharmasraya - Yulianti, Mira; Amri, Khairul (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025)
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun masih terdapat kendala dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya seperti banyaknya kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik psikis, seksual maupun penelantaran di Kabupaten Dharmasraya dan sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata sampai ke seluruh lapisan masyarakat dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana dengan baik atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Edward III dengan empat indikator, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya belum terlaksana dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual Dan Penelantaran Di Kabupaten Dharmasraya ialah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurang meratanya kegiatan sosialisasi, ketidaksadaran masyarakat terkait kebijakan.