The Decentralization Dilemma: Navigating Challenges In Building The Nusantara Capital City - Dandi Wijaya; Al Uyun, Dhia; Hadiyantina, Shinta (International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), 2025)
Sejalan dengan pemindahan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, dalam ketentuan pasal 4 Ayat (1) Huruf b UU IKN menyebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan Pasal 5 Ayat (4) UU IKN yang menyebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak jangka panjang yang timbul dari model pemerintahan terpusat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan baru di Wilayah Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Adapun hasil penelitian ini, dampak yang timbul akan berpengaruh pada politik lokal, demokrasi serta representasi masyarakat atas perwakilannya, dan yang paling mendasar adalah hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Sudah dipastikan tidak ada representasi lokal pada sistem politik perwakilan seperti saat ini.Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, Desentralisasi, dan Sentralisasi. In line with the relocation of the new capital city in the East Kalimantan region, in the provisions of Article 4 Paragraph (1) Letter b of the IKN Law, it is stated that the Nusantara Capital City Authority as a ministerial-level institution that organizes the Special Regional Government of the Nusantara Capital City, and Article 5 Paragraph (4) of the IKN Law which states that the Head of the Nusantara Capital Authority is the head of the Nusantara Capital Special Regional Government with a ministerial position, appointed and dismissed by the President after consulting with the House of Representatives. The purpose of this study is to analyze the long-term impact of the centralized governance model on the implementation of the new governance system in the Nusantara Capital city region. This study uses a type of normative legal research using a Legislative Approach and a Conceptual Approach. As for the results of this study, the implications will affect local politics, democracy, community representation of their representatives, and the most basic is their constitutional rights as citizens. It is certain that there is no local representation in the representative political system like today.Key Words: Nusantara Capital City, Decentralization, and Centralization.