PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KELAS 3 DI RSKD KOTA BALIKPAPAN - Puspasari, Maria Meigita; Mais, Jeannet Glicel; Sinambela, Lamro Risky Otniel; Gultom, Mangara Maidlando (LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 2025)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlidungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasien BPJS Kelas 3 di beberapa Rumah Sakit di Kota Balikpapan memerlukan perlindungan secara hukum dalam menerima pelayanan kesehatan yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh pasien, sehingga pasien terhindar dari kerugian saat menerima pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara baik dan optimal oleh tenaga kesehatan.Kerugian sebagaimana dimaksud berupa kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter. Bentuk ganti kerugian berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien, pengembalian uang atau  pengembalian barang dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.