Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia - Munawar, Said (Law, Development and Justice Review, 2025)
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya membahayakan kehidupan bangsa, masyarakat, dan perekonomian, yakni dapat merugikan sumber ekonomi bangsa dan menciptakan ketidakadilan sosial. Maka, pelaku korupsi pantas diberi sanksi pidana berat berupa hukuman mati, supaya tidak mengulanginya lagi, namun hukuman mati bagi korupsi menyisakan perdebatan panjang bagi ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana. Manfaat penelitian, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap koruptor. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pemidanaan, mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati, dinilai tidak efektif, tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Alternatif sanksi lainnya, yakni penerapan sanksi yang berpihak pada rehabilitasi atau pemulihan, serta ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, sebagaimana telah dilaksanakan di negara Belanda dan Jerman. Tujuannya untuk menghormati hak asasi manusia dalam pemidanaan pelaku korupsi. Rekomendasinya, negara menetapkan kebijakan sanksi pidana korupsi yang mengandung efek jera, dalam koridor penghormatan hak asasi manusia