IMPLEMENTASI PRAKTIK POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANALISIS TERHADAP TAFSIR AN-NISĀ AYAT 3 - Dzurriyyatus Sa'adah, Isqi; Sar’an, Mohamad (al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 2024)
Penelitian akan mengupas persoalan poligami dalam kerangka hukum Nasional, yang secara normatif menghendaki terealisasikannya asas monogami, melalui redaksi formal undang-undang perkawinan No. 1/1974 Pasal 1 (3) dimana laki-laki dan perempuan menikahi satu pasangan dalam satu kurun waktu pernikahan dengan tidak ada tandingan dalam jumlah. Sedangkan faktualnya, ada tumpang tindih aturan, melihat poligami dalam paradigma fikih konservatif tidak pernah memasuki ranah "haram" selama dijalankan sesuai ketentuan yang meliputinya berlandaskan penafsiran ayat 3 Qur'an surah an-Nisā dengan indikasi kebolehan beristri lebih dari satu meskipun tidak menganjurkan dan mencegahnya, sesuai asbāb al-nuzūl-nya perlindungan hukum bagi anak-anak yatim yang disalahgunakan oleh para walinya setelah ditinggal mati kedua orang tua dalam peperangan. Maka tujuan yang hendak dicapai, adalah membedah konkret konsepsi poligami yang hendak disampaikan Qur'an dan keadilan yang menjadi syarat primernya, dikorelasikan dengan formalisasi hukum Islam di era modern dalam peraturan kompilasi perundang-undangan yang mentransformasikan hukum-hukum fikih. Penelitian menerapkan metode kualitatif berbasis pendekatan kepustakaan merujuk pada berbagai literatur ilmiah terhadap suatu norma hukum berlaku secara yuridis normatif (doctrinal) dari ragam sumber data terkini dan terdahulu yang masih relevan. Berangkat dari temuan seperangkat aturan hukum poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai prosedural ketat yang mengarah pada kebolehan (Buku I Bab IX Pasal 55-59), UUP dan pelaksanaannya dalam PP No. 9/1974 Bab VIII (Pasal 41-44), sampai kultur masyarakat yang belum mengindahkan dan memandang hukum positif sebelah mata sehingga poligami ramai dilaksanakan di bawah tangan, saat tujuan sakīnah, mawaddah, dan raḥmah tidak lagi dirasakan pada satu istri. Syariat yang mulanya bertitik tolak pada bagaimana keadilan ditegakan dalam keluarga poligamis, mulai bergeser pada kemaslahatan lain sesuai perkembangan zaman.   The research will explore the issue of polygamy within the framework of national law, which normatively requires the realization of the principle of monogamy, through the formal wording of marriage law No. 1/1974 Article 1 (3) where men and women marry one partner in one period of marriage with no match in number. While in fact, there seems to be an overlap of rules, looking at the conservative fiqh paradigm polygamy never enters the realm of "haram" as long as it is carried out according to the provisions that cover it, based on the interpretation of verse 3 of the Qur'an surah an-Nisā with an indication of the permissibility of having more than one wife even though it does not encourage and prevent it, according to the asbāb al-nuzūl of legal protection for orphans who are abused by their guardians after the death of both parents in war. The purpose of this study is to dissect the conception of polygamy that the Qur'an wants to convey and the justice that is the primary requirement, correlated with the formalization of Islamic law in the modern era in the compilation of legislation that transforms the laws of fiqh. The research applies a qualitative method based on a literature approach referring to various scientific literature on a legal norm applicable juridically normative (doctrinal) from a variety of current and previous data sources that are still relevant. Starting from the findings of a set of legal rules for polygamy in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding strict procedures that lead to permissibility (Book I Chapter IX Articles 55-59), UUP and its implementation in PP No. 9/1974 Chapter VIII (Articles 41-44), to the culture of the community that has not heeded and underestimated positive law so that polygamy is often carried out under the hand, when the goal of sakīnah, mawaddah, and raḥmah is no longer felt in one wife. The Shari'ah, which was originally based on how justice was upheld in polygamous families, began to shift to other benefits according to the times.