ANALISIS YURIDIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMA KONSTITUSI (MK) STUDI KASUS PUTUSAN NO.53/PHP.BUP-XIX/2021 KABUPATEN MUNA - Eno, La Radi; Mulyadi, Rudi; Panda, Daniel (IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 2024)
Abstrak : Wujud demokrasi langsung di Indonesia pada pelaksanaannya ditemukan adanya pelanggaran sehingga untuk mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan asas Pemilihan Umum yaitu Luber Jurdil, maka pihak yang kalah dalam Pilkada dapat mengajukan Permohonan Pembatalan.Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekantan kasus dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.06- Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian terhadap proses penyelesaian sengketa hasil pilkda di mahkamah Konsitusi untuk melihat tahapan penyelesaian.Dengan Nomor Perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2 LM Rajiun Tumada-La Pili.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa. Prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi dan Dalam penggujian perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 sudah sesuai dengan aturan syarat formal pengajuan sengketa perselisihan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat formal pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 persen hingga 2 persen. sedangkan yang diajukan oleh para Pemohon melebihi syarat formal sampai 6,77 Persen. Sehingga berdasarkan ketentuan norma yang berlaku Mahkamah Kosntitusi sudah tepat dan berkeadilan.Kata Kunci Demokrasi, Pilkada, Mahkamah KonstitusiAbstrack : In the form of direct democracy in Indonesia, violations were found in its implementation so that in order to restore the implementation of Regional Head Elections in accordance with the principle of General Elections, namely Luber Jurdil, the party who loses in the Pilkada can submit a Request for Cancellation.This research method is normative legal research with a case approach in cases at the Constitutional Court.The Petitioner in his petition asked the Court to annul the Muna Regency General Election Commission Decree Number 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 concerning Determination of Recapitulation of Vote Counting Results and Results of the 2020 Muna Regent and Deputy Regent Election, which was ratified December 16 2020. Thus, this research conducted a study of the regional election dispute resolution process at the Constitutional Court to see the stages of resolution.With Case Number 53/PHP.BUP-XIX/2021 filed by candidate pair Regent and Deputy Regent of Muna serial number 2 LM Rajiun Tumada-La Pili. Based on the research results, it was concluded that. Procedures for resolving disputes over regional head election results are contained in the provisions of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as most recently amended by Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and Laws Number 6 of 2020 of the Constitutional Court and in reviewing case Number 53/PHP.BUP-XIX/2021, it is in accordance with the formal requirements for filing a dispute under Article 158 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016, the formal requirements for submitting an application to the Constitutional Court is 0.5 percent to 2 percent. Meanwhile, what was submitted by the Petitioners exceeded the formal requirements by 6.77 percent. So that based on the provisions of the applicable norms, the Constitutional Court is appropriate and fair.Keywords Democracy, Pilkada, Constitutional Court