Pemberdayaan Pemangku Kebijakan dalam Penegakan Disiplin Kedokteran melalui FGD di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia - Muhtar Said; Muhammad Hasan Muaziz; Unu Putra Herlambang; Muhammad Ramadhan Giri Wardana (Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2025)
Permasalahan dalam penegakan disiplin dokter di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek transparansi dan hak pendampingan hukum bagi dokter. Untuk mengatasi isu ini, Program Studi Ilmu Hukum UNUSIA mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan pemangku kepentingan. Tujuan kegiatan ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keadilan dalam proses disipliner dokter. Kegiatan FGD dilaksanakan pada 23 Januari 2025 di Kampus UNUSIA Jakarta dengan melibatkan berbagai institusi terkait. Hasil diskusi menunjukkan perlunya revisi regulasi dan penguatan advokasi hukum bagi dokter. Rekomendasi yang dihasilkan telah disampaikan kepada Komnas HAM, Kementerian Kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan nasional. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pemangku kebijakan mengenai pentingnya reformasi dalam mekanisme penegakan disiplin dokter